About IKN
About IKN
Blog Article
The relocation also provides an opportunity to handle Jakarta’s environmental issues, for instance pollution and overcrowding, by utilizing sustainable city organizing practices from inception. This proactive tactic mitigates environmental degradation and establishes Nusantara as being a design for inexperienced and resilient city advancement in Southeast Asia.
Namun ketika diklarifikasi, Presiden Jokowi mengatakan “tidak akan memaksakan” kalau memang fasilitas pendukungnya belum siap.
Situasi ini, kata Bhima, membuat para Trader asing cenderung melihat situasi di negara asal mereka dan menghindari infrastruktur sebagai salah satu proyek yang berisiko. Dalam kondisi seperti ini, pengerjaan proyek secara company-to-business kecil kemungkinan akan terjadi.
Di balik pengunduran diri Kepala Otorita IKN, apa saja masalah yang dianggap belum tuntas dalam proyek ambisius ibu kota baru?
Mengukuhkan reputasi sebagai “Kota Dunia untuk Semua” dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing. Masuk dalam 10 Kota Layak Huni Terbaik serta mencapai Web zero-carbon emission dan 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang, menjadi kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang akan mencapai target ini.
Skandal kuliner non-halal di Solo – 'Kita enggak tahu kalau pakai minyak babi, kita sangat kecewa'
Soekarno envisioned Kalimantan Island IKN as a perfect spot because of its central posture within Indonesia, its relative protection from organic disasters, and its loaded all-natural assets. A long time afterwards, this vision has long been revived and established into movement by President Joko Widodo (Jokowi).
“Bahwa memang pemerintah Indonesia sangat serius untuk membangun Nusantara ini kedepannya. Nah, ke depan IKN setelah mereka melihat apa yang akan kita bangun hingga 2024, harapan kita adalah nanti pola pola seperti PPP (general public personal partnership), kemudian partisipasi rakyat melalui Artistic financing, blended finance, you name it,” IKN kata Bambang dalam wawancara dengan BBC News Indonesia pada bulan Agustus.
Rencana urun dana masyarakat untuk biayai IKN disebut imbas 'kesalahan kalkukasi', megaproyek terancam mangkrak
Pemerintah dinilai melakukan spekulasi dengan memulai pembangunan menggunakan APBN karena belum tentu ke depannya swasta akan tertarik.
“Ini adalah showcase bagi pemerintah untuk mendapatkan investor karena kita tahu eighty persen pembiayaan IKN itu bertumpu pada investor,” kata Eka.
Masyarakat sekitar juga masih harus membeli air karena tak ada akses air bersih yang layak konsumsi. Padahal tak jauh dari situ, air keran di dalam IKN bisa langsung diminum.
Orang-orang yang dulunya bekerja di tambang kini menjadi juragan kontrakan. Mereka yang dulunya bertani di sawah, kini menyuplai kebutuhan air bersih ke wilayah sekitar IKN.
Di sisi kiri jalan dari arah kami datang, rumah jabatan menteri juga telah berdiri. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp14 miliar for every device untuk membangun rumah jabatan berkonsep rumah pintar itu.